Merujuk pada pandangan Shaukat Ajmeri yang menulis tentang dunia yang serba modern ini, dimana telah tersedianya bebebagai teknologi informasi yang serba canggih dan cepat peredarannya. Bahkan tidak sedikit pun momen terlewatkan dan tak secelah pun informasi terabaikan. Terlebih lagi apabila kita bicara tentang peran televis dalam menyajikan informasi-informasi yang siap saji kepada masyarakat. Namun apabila mengikuti pendapat ahli filsafat Jerman iaitu, Imanuel Kant , bahwa tidak semua masalah dapat diketahui oleh masyarakat dan apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat telah dibatasi dari mengetahuinya bahkan masyarakat tidak dapat mengetahui informasi yang seharusnya diketahui. Pernyataan ini menjadikan pertanyaan yang cukup mendasar, apakah masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang beredar itu, benar-benar terjadi atau hanya sebuah kemasan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mempunyai beragam kepentingan, contohnya seperti kepentingan politik, ekonomi dan ideologi tertentu. Yang pada ahirnya semua ini akan membentuk pola pikir masyarakat yang termonopoli akibat informasi yang telah dimodifikasih tersebut.
Pendekatan khas yang dilakukan dari sisi jurusan komunikasi, yang melihat bahwa sejatinya media sebagai sebuah determinan yang dapat memberikan struktur makna dan mencetak kesadaran, kalau dilihat dari kontek keberadaan dan perkembangan media saat ini nampaknya mengalami perlawanan yang cukup besar. Karna ada dua faktor yang sangat mempengaruhi kenetralan media dalam menjalankan amanah yang diembannya. Pertama, pemilik modal, berbicara tentang media massa maka kita tidak dapat menghindar dari kepemilikan yang berpusat pada segelintir orang. Yang mana mereka membangun kerajaan bisnisnya dengan berusaha dekat dengan kekuasaan, juga tidak menutup kemungkinan meraka membangun media dengan tujuan untuk memuluskan kepentingan dalam hal perpolitikan dan penyebaran ideologi tertentu. Sehingga semua jajaran yang bertugas dalam perusahaan media tersebut harus mengikuti kehendak pemiliknya. Kedua, penguasa atau negara, mengikuti kerangka berpikir Louis Althusser, media itu sebagai aparatis ideologis, posisinya di luar negara tapi sangat membantu kerja dari negara untuk mengontrol masyarakat. Hal ini telah terjadi di Indonesia di era kepemimpinan Soeharto dan di Malaysia hingga saaat ini, dimana informasi-informasi yang ditayangkan maupun yang disebarkan oleh media didominasi dengan pemberitaan yang sesuai dengan kehendak penguasa saat itu. Semuanya bertujuan agar masyarakat dengan secara sadar ikut berpartisipasi dari apa-apa yang mereka dapatkan lewat media. Inilah yang disebut hegemoni politik terhadap media. Semua ini berdasarkan pada teori hegemoni yang dicetuskan oleh gramsci yang merujuk pada kekuasaan dan praktis. Hegemoni adalah usaha untuk pengngekalkan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa.
Dari keterangan di atas, hal yang selama ini sudah diterima sebagai suatu kenyataan, bahwa media adalah cermin dari realitas sosial. Jelas pendapat ini ditolak secara tegas (media itu tidak mungkin menghadirkan atau menjadi cermin realitas sosial). Sebab yang pertama, karena secara linguistik, bahasa itu tidak netral. Artinya bahasa itu sendiri adalah sistem representasi yang tidak mungkin mengahadirkan kembali realitas secara baik). Yang kedua, dari segi internal organisatoris, di dalam media itu sendiri terjadi konflik antar sesama wartawan, wartawan dengan redakturnya, bahkan juga ada intervensi pemilik modal dan penguasa. Jadi pengandaian media adalah sebagai cermin realitas sosial, itu berarti mengabaikan dua hal itu. Jadi imformasi yang disampaikan adalah sebuah kemasan yang dilakukan oleh media untuk menyajikan realitas. dan kalau seperti itu media diartikan secara pasif, secara apa adanya, padahal tidak seperti itu.
Dengan adanya keterlibatan beberapa pihak yang mempengaruhi kenetralan media, maka dapat dikatakan, jangan pernah mencari solusi lewat media karna media tidak akan pernah memberikan solusi. Untuk mengimbangi dominasi dan hegemoni yang dikonstruksi oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau para kaum kapitalis, Gramsi lewat teorinya menyarankan kepada masyarakat untuk membangun Caunter wacana atau yang lazim disebut wacana tandingan (caunter discourses). Dalam dunia penyiaran langkah ini diamanahkan pada lembaga penyiaran komunitas, yang berbasis kemasyarakatan. Karna lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga yang terbentuk dari inisiatif masyarakat, dan bertujuan memenuhi keperluan masyarakat akan informasi dari segala bidang. Lembaga penyiaran ini harus berpijak pada penguatan kesadaran kritis masyarakat terhadap segala hal yang berpotensi eksploitatif dan dominatif. Mengutif istilah Jurgen Habermas, Lembaga penyiaran komunitas harus mampu membalikan kebudayaan dominan yang dianut, bahkan harus dapat memaksa kaum kapitalis untuk tunduk kepada kebudayaan masyarakat yang berbasis pada kesadaran kritis. Semoga dalam iklim politik yang demokratis di sebuah negara, media mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar